Postingan
Semua Komentar
Senin, 01 Desember 2008
Besok Vonis, Mahfud Lega Jatim Kondusif
JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa pemilihan gubernur (pilgub) Jatim memang baru dibacakan besok mulai pukul 10.00 WIB. Tapi, Ketua MK Mahfud M.D. kemarin sudah mewanti-wanti pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) serta pendukungnya untuk siap menerima kenyataan.
Menurut Mahfud, putusan MK bersifat final dan mengikat. Pihak yang bersengketa dan pihak terkait diharapkan menerima vonis MK dengan sportif. ''MK memberikan putusan yang adil dan jujur berdasar fakta dan bukti-bukti hukum selama persidangan,'' ujar Mahfud di gedung MK kemarin.
Karena telah membawa ke ranah MK, kedua pihak yang bersengketa, Kaji (pemohon) dan KPU Jatim, diharapkan bisa menerima apa pun putusan MK. Selain itu, Karsa sebagai pihak terkait harus menerima apa pun vonis MK. Siap kalah siap menang seperti yang sudah mereka ikrarkan harus dijunjung tinggi agar ''pesta'' ini benar-benar berakhir damai.
Mahfud juga menegaskan, putusan sengketa pilgub Jatim akan mengedepankan independensi MK. Itu untuk menepis penilaian banyak kalangan yang menuding dirinya tidak netral. ''Keputusan MK harus bisa diterima karena keputusannya mengikat,'' tegasnya.
Menjelang pembacaan vonis, Mahfud mengimbau para pendukung Kaji dan Karsa mengendurkan ketegangan. ''Sidang sengketa pilkada Jatim sudah selesai. Siap diucapkan Selasa besok. Kami mengimbau tidak perlu ada gontok-gontokan untuk memengaruhi yang benar versi ini atau versi itu. Majelis hakim sudah mempunyai standar penilaian sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,'' katanya.
Menteri pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku lega. Sebab, saat memantau di beberapa daerah Jatim, khususnya di pesisir utara dan kawasan yang lebih dikenal dengan daerah tapal kuda, termasuk Pulau Madura, kondisi di daerah basis massa NU itu sangat kondusif dan siap menerima apa pun putusan MK. ''Yang sekarang ramai hanya di Jakarta dan di koran saja,'' katanya.
Mahfud meminta pihak Kaji, Karsa, dan semua pihak membantu menciptakan kondisi psikologis yang baik bagi masyarakat Jawa Timur. ''Saya jamin MK bekerja sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang mendalam,'' kata pria kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957, itu.
Menyikapi hubungan baiknya dengan Khofifah dan Saifullah Yusuf, Mahfud punya strategi untuk menjaga sikap netral dan independensinya. Misalnya, Mahfud memilih menghentikan kontak dengan kedua sahabatnya yang pernah satu wadah di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. ''Supaya (masyarakat, Red) tidak mengira yang tidak-tidak. Saya sendiri sudah mengirim pesan lewat SMS (short message service) kepada Ipul (Saifullah Yusuf) maupun Khofifah,'' katanya.
Dalam SMS-nya, Mahfud berpesar agar Khofifah dan Saifullah Yusuf menerima dengan baik putusan MK. ''Intinya, saya meminta mereka sportif dan siap menerima apa pun putusan MK,'' kata Mahfud. (yun/el)
Besok Vonis, Mahfud Lega Jatim Kondusif
JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa pemilihan gubernur (pilgub) Jatim memang baru dibacakan besok mulai pukul 10.00 WIB. Tapi, Ketua MK Mahfud M.D. kemarin sudah mewanti-wanti pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) serta pendukungnya untuk siap menerima kenyataan.
Menurut Mahfud, putusan MK bersifat final dan mengikat. Pihak yang bersengketa dan pihak terkait diharapkan menerima vonis MK dengan sportif. ''MK memberikan putusan yang adil dan jujur berdasar fakta dan bukti-bukti hukum selama persidangan,'' ujar Mahfud di gedung MK kemarin.
Karena telah membawa ke ranah MK, kedua pihak yang bersengketa, Kaji (pemohon) dan KPU Jatim, diharapkan bisa menerima apa pun putusan MK. Selain itu, Karsa sebagai pihak terkait harus menerima apa pun vonis MK. Siap kalah siap menang seperti yang sudah mereka ikrarkan harus dijunjung tinggi agar ''pesta'' ini benar-benar berakhir damai.
Mahfud juga menegaskan, putusan sengketa pilgub Jatim akan mengedepankan independensi MK. Itu untuk menepis penilaian banyak kalangan yang menuding dirinya tidak netral. ''Keputusan MK harus bisa diterima karena keputusannya mengikat,'' tegasnya.
Menjelang pembacaan vonis, Mahfud mengimbau para pendukung Kaji dan Karsa mengendurkan ketegangan. ''Sidang sengketa pilkada Jatim sudah selesai. Siap diucapkan Selasa besok. Kami mengimbau tidak perlu ada gontok-gontokan untuk memengaruhi yang benar versi ini atau versi itu. Majelis hakim sudah mempunyai standar penilaian sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,'' katanya.
Menteri pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku lega. Sebab, saat memantau di beberapa daerah Jatim, khususnya di pesisir utara dan kawasan yang lebih dikenal dengan daerah tapal kuda, termasuk Pulau Madura, kondisi di daerah basis massa NU itu sangat kondusif dan siap menerima apa pun putusan MK. ''Yang sekarang ramai hanya di Jakarta dan di koran saja,'' katanya.
Mahfud meminta pihak Kaji, Karsa, dan semua pihak membantu menciptakan kondisi psikologis yang baik bagi masyarakat Jawa Timur. ''Saya jamin MK bekerja sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang mendalam,'' kata pria kelahiran Sampang, Madura, 13 Mei 1957, itu.
Menyikapi hubungan baiknya dengan Khofifah dan Saifullah Yusuf, Mahfud punya strategi untuk menjaga sikap netral dan independensinya. Misalnya, Mahfud memilih menghentikan kontak dengan kedua sahabatnya yang pernah satu wadah di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. ''Supaya (masyarakat, Red) tidak mengira yang tidak-tidak. Saya sendiri sudah mengirim pesan lewat SMS (short message service) kepada Ipul (Saifullah Yusuf) maupun Khofifah,'' katanya.
Dalam SMS-nya, Mahfud berpesar agar Khofifah dan Saifullah Yusuf menerima dengan baik putusan MK. ''Intinya, saya meminta mereka sportif dan siap menerima apa pun putusan MK,'' kata Mahfud. (yun/el)
[ Senin, 01 Desember 2008 ]
Sehari setelah Mumbai Attack, Dua Pejabat India Mundur
MUMBAI - Leluasanya sepuluh teroris mengobrak-abrik Kota Mumbai membuat malu pejabat-pejabat tinggi di India. Sehari setelah teror di sepuluh tempat di kota bisnis terbesar itu berakhir, para petinggi di bidang keamanan mulai ramai-ramai mengajukan surat pengunduran diri.
Kemarin (30/11) Menteri Dalam Negeri India Shivraj Patil mengajukan surat pengunduran diri ke kepada Perdana Menteri Manmohan Singh. Dalam suratnya, pejabat tertinggi keamanan dalam negeri itu menyatakan, pengunduran dirinya sebagai bentuk pertangungjawaban moral atas serangan yang telah menewaskan 195 orang, termasuk kepala pasukan antiteror India. Langkah yang sama dilakukan penasihat keamanan nasional M.K. Narayanan.
PM Singh langsung mengadakan rapat mendadak partai berkuasa, Partai Kongres, untuk menyikapi proposal pengunduran diri para pembantunya itu kemarin petang. Dalam rapat tersebut, Patil menjelaskan langkahnya diharapkan memperingan tekanan terhadap pemerintah India pasca serangan teroris di kota berjuluk Bollywood itu.
Setelah rapat, PM Manmohan Singh menyatakan menerima pengunduran diri Shivraj Patil. Tapi, untuk M.K. Narayanan belum ada jawaban resmi. Menurut sumber di kantor PM India, Menteri Keuangan P. Chidambaram akan ditunjuk untuk menggantikan sementara tugas Patil. Chidambaram, alumnus Harvard University, dinilai paling layak karena menduduki pos Mendagri pada masa pemerintahan PM Rajiv Gandhi.
Diperkirakan meluasnya kekecewaan terhadap pemerintah akan mendorong pengunduran diri lebih banyak pejabat tinggi pemerintah, khususnya yang terkait masalah keamanan.
Pada rapat di luar kebiasaan dalam protokol pemerintah India kemarin, juga dibicarakan langkah-langkah antiteror baru di India, termasuk perombakan UU antiteror, dan kemungkinan pembentukan badan antiteror baru.
Duka Mumbai
Setelah hampir tiga hari menjadi kota mati, aktivitas Kota Mumbai berangsur-angsur pulih. Pada hari libur kemarin, warga memilih mendatangi tempat-tempat yang diduduki teroris, khususnya ikon kota Hotel Taj Mahal.
Suasana duka sangat terasa di kompleks sekitar hotel 563 kamar yang dibangun 102 tahun lampau itu. Rasa belasungkawa itu diungkapkan dalam bentuk doa, meletakkan bunga, dan menyalakan lilin di sekitar lokasi serangan.
Beberapa warga lain memilih berunjuk rasa mengutuk serangan dan mencerca pemerintah yang dianggap gagal memberikan rasa aman. Seorang pengunjuk rasa mempertanyakan betapa lambannya pasukan antiteror merespons serangan pada Rabu (26/11) malam, sehingga meluas sampai ke sepuluh tempat. Padahal, pelakunya hanya 10 pemuda berumur 20-30 tahun.
Di bagian lain, Cafe Leopold, salah satu target serangan teroris yang pertama, membuka kedainya kemarin. Para pramusaji berseragam t-shirt Polo merah berbaris menyambut pengunjung pertama. Sang manajer memimpin teriakan "God bless India" sebelum memulai layanan.
Menurut Farhan Jehani, pemilik kafe, pembukaan secepatnya tempat kongkow favorit turis mancanegara itu adalah bukti perlawanan terhadap para teroris. "Jika kami buka, seluruh dunia tahu bahwa kami menang dan mereka (para teroris) kalah," tegasnya. (BBC/CNN/kim)
Sehari setelah Mumbai Attack, Dua Pejabat India Mundur
MUMBAI - Leluasanya sepuluh teroris mengobrak-abrik Kota Mumbai membuat malu pejabat-pejabat tinggi di India. Sehari setelah teror di sepuluh tempat di kota bisnis terbesar itu berakhir, para petinggi di bidang keamanan mulai ramai-ramai mengajukan surat pengunduran diri.
Kemarin (30/11) Menteri Dalam Negeri India Shivraj Patil mengajukan surat pengunduran diri ke kepada Perdana Menteri Manmohan Singh. Dalam suratnya, pejabat tertinggi keamanan dalam negeri itu menyatakan, pengunduran dirinya sebagai bentuk pertangungjawaban moral atas serangan yang telah menewaskan 195 orang, termasuk kepala pasukan antiteror India. Langkah yang sama dilakukan penasihat keamanan nasional M.K. Narayanan.
PM Singh langsung mengadakan rapat mendadak partai berkuasa, Partai Kongres, untuk menyikapi proposal pengunduran diri para pembantunya itu kemarin petang. Dalam rapat tersebut, Patil menjelaskan langkahnya diharapkan memperingan tekanan terhadap pemerintah India pasca serangan teroris di kota berjuluk Bollywood itu.
Setelah rapat, PM Manmohan Singh menyatakan menerima pengunduran diri Shivraj Patil. Tapi, untuk M.K. Narayanan belum ada jawaban resmi. Menurut sumber di kantor PM India, Menteri Keuangan P. Chidambaram akan ditunjuk untuk menggantikan sementara tugas Patil. Chidambaram, alumnus Harvard University, dinilai paling layak karena menduduki pos Mendagri pada masa pemerintahan PM Rajiv Gandhi.
Diperkirakan meluasnya kekecewaan terhadap pemerintah akan mendorong pengunduran diri lebih banyak pejabat tinggi pemerintah, khususnya yang terkait masalah keamanan.
Pada rapat di luar kebiasaan dalam protokol pemerintah India kemarin, juga dibicarakan langkah-langkah antiteror baru di India, termasuk perombakan UU antiteror, dan kemungkinan pembentukan badan antiteror baru.
Duka Mumbai
Setelah hampir tiga hari menjadi kota mati, aktivitas Kota Mumbai berangsur-angsur pulih. Pada hari libur kemarin, warga memilih mendatangi tempat-tempat yang diduduki teroris, khususnya ikon kota Hotel Taj Mahal.
Suasana duka sangat terasa di kompleks sekitar hotel 563 kamar yang dibangun 102 tahun lampau itu. Rasa belasungkawa itu diungkapkan dalam bentuk doa, meletakkan bunga, dan menyalakan lilin di sekitar lokasi serangan.
Beberapa warga lain memilih berunjuk rasa mengutuk serangan dan mencerca pemerintah yang dianggap gagal memberikan rasa aman. Seorang pengunjuk rasa mempertanyakan betapa lambannya pasukan antiteror merespons serangan pada Rabu (26/11) malam, sehingga meluas sampai ke sepuluh tempat. Padahal, pelakunya hanya 10 pemuda berumur 20-30 tahun.
Di bagian lain, Cafe Leopold, salah satu target serangan teroris yang pertama, membuka kedainya kemarin. Para pramusaji berseragam t-shirt Polo merah berbaris menyambut pengunjung pertama. Sang manajer memimpin teriakan "God bless India" sebelum memulai layanan.
Menurut Farhan Jehani, pemilik kafe, pembukaan secepatnya tempat kongkow favorit turis mancanegara itu adalah bukti perlawanan terhadap para teroris. "Jika kami buka, seluruh dunia tahu bahwa kami menang dan mereka (para teroris) kalah," tegasnya. (BBC/CNN/kim)
[ Senin, 01 Desember 2008 ]
Hari Ini Bensin Turun Jadi Rp 5.500, Tak Diikuti Mitan-Solar
JAKARTA - Harga solar dan minyak tanah (mitan) bersubsidi dipastikan tidak bisa turun mengikuti harga premium. Ini karena harga keekonomian solar dan minyak tanah masih di atas harga subsidi. ''Jadi, belum bisa turun harga,'' kata Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo kepada Jawa Pos kemarin (30/11).
Sesuai keputusan pemerintah, mulai hari ini harga premium (bensin) bersubsidi turun Rp 500 menjadi Rp 5.500 per liter. Tapi, harga solar dan minyak tanah bersubsidi tetap Rp 5.500 per liter dan Rp 2.500 per liter.
Evita mengaku belum memiliki angka persis besaran harga keekonomian solar saat ini.
Biasanya, harga keekonomian BBM bersubsidi dihitung berdasar harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada bulan sebelumnya. Dia hanya menyebut, harga rata-rata ICP sepanjang November mencapai USD 49,32 per barel. ''Dengan harga itu, keekonomian solar dan minyak tanah masih lebih mahal,'' katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penurunan harga premium bersubsidi diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 38/2008.
Untuk 2009, kata Purnomo, pemerintah akan memakai dua asumsi dalam menentukan harga BBM bersubsidi. Yakni, harga keekonomian dan besaran subsidi. ''Ini memungkinkan harga BBM berfluktuasi mengikuti perkembangan harga minyak mentah,'' ujarnya.
Terkait harga keekonomian, pemerintah akan melihat satu bulan sebelumnya sebagai acuan. Sedangkan asumsi pagu subsidi dengan menetapkan pada angka tertentu. Artinya, harga BBM bersubsidi akan naik kalau sudah melewati pagu subsidi yang ditetapkan, dan sebaliknya turun kalau masih ada sisa.
Purnomo menambahkan, saat ini pihaknya juga menyusun aturan formula BBM bersubsidi yang rencananya dirilis dalam bentuk Keputusan Menteri ESDM. Dalam aturan itu, akan disebutkan harga premium maksimal Rp 6.000 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
Melalui pembatasan tersebut, berapa pun tingginya harga minyak mentah Indonesia, harga premium dan solar tidak akan lebih tinggi dari Rp 6.000 dan Rp 5.500 per liter. Sedangkan realisasi subsidi BBM pada 2008 sampai Oktober sudah Rp 130 triliun atau melampaui pagu APBN Perubahan 2008 sebesar Rp 126 triliun. Dengan diturunkannya harga premium, anggaran subsidi BBM bertambah Rp 3 triliun.
Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM memang bukan yang pertama dalam sejarah. Langkah serupa pernah dilakukan pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, pada 21 Januari 2003 Megawati menurunkan harga beberapa jenis BBM nonpremium yang telah dinaikkan pada 2 Januari 2003. BBM yang turun harga waktu itu adalah solar, dari Rp 1.890 menjadi Rp 1.650 per liter, dan minyak diesel, dari Rp 1.860 menjadi Rp 1.650 per liter.
Terhambat Kurs
Secara terpisah, Ketua Umum Organda Murphy Hutagalung mengatakan, anggota Organda secara nasional sepakat tidak menurunkan tarif pada 1 Desember nanti. Sebab, penurunan harga premium sebenarnya ditujukan untuk semua pihak, termasuk pengguna mobil pribadi. Sedangkan moda angkutan umum kebanyakan justru menggunakan solar dan sebagian gas. Hanya sedikit yang menggunakan bensin. "Kalau diturunkan Rp 500, apalah artinya," tegasnya.
Dirjen Perhubungan Darat Dephub Suroyo Alimoeso mengatakan, Dephub sudah melakukan pembahasan dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat) terkait penyesuaian tarif angkutan umum pada 1 Desember. Namun, disimpulkan penurunan harga premium Rp 500 per liter hanya memengaruhi 3,4 persen komponen tarif. "Dampak berbeda mungkin terjadi kalau yang diturunkan harga solar," ujarnya.
Karena itu, Organda bersikeras tidak menurunkan tarif angkutan umum meski harga premium turun. Itu juga dipertimbangkan atas dasar kondisi akhir-akhir ini. Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp 12.000 per dolar AS menyebabkan harga suku cadang meningkat 100 persen.
Ke depan, lanjut dia, ada rencana memisahkan perhitungan tarif angkutan umum. Yaitu, struktur biaya yang dipengaruhi harga BBM dan dipengaruhi harga suku cadang atau beban-beban lain. "Memang, ada keinginan seperti itu. Struktur biaya dipisah untuk memudahkan perhitungan," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, kedua belah pihak melihat penurunan harga BBM tidak bisa langsung menjadi acuan menurunkan tarif. Apalagi, penurunannya kecil. "Organda memberikan penjelasan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada kenaikan struktur biaya, besarannya lebih tinggi dibandingkan penurunan BBM," lanjutnya.
Menhub mengakui, hasil diskusi dengan Organda memang menyebutkan adanya penurunan struktur biaya angkutan umum jika harga premium turun Rp 500 per liter. Namun, karena melemahnya nilai tukar rupiah, dampak penurunan harga premium tidak signifikan. "Harga suku cadang sangat terpengaruh fluktuasi mata uang rupiah," jelasnya. (owi/wir/oki)
Hari Ini Bensin Turun Jadi Rp 5.500, Tak Diikuti Mitan-Solar
JAKARTA - Harga solar dan minyak tanah (mitan) bersubsidi dipastikan tidak bisa turun mengikuti harga premium. Ini karena harga keekonomian solar dan minyak tanah masih di atas harga subsidi. ''Jadi, belum bisa turun harga,'' kata Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo kepada Jawa Pos kemarin (30/11).
Sesuai keputusan pemerintah, mulai hari ini harga premium (bensin) bersubsidi turun Rp 500 menjadi Rp 5.500 per liter. Tapi, harga solar dan minyak tanah bersubsidi tetap Rp 5.500 per liter dan Rp 2.500 per liter.
Evita mengaku belum memiliki angka persis besaran harga keekonomian solar saat ini.
Biasanya, harga keekonomian BBM bersubsidi dihitung berdasar harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada bulan sebelumnya. Dia hanya menyebut, harga rata-rata ICP sepanjang November mencapai USD 49,32 per barel. ''Dengan harga itu, keekonomian solar dan minyak tanah masih lebih mahal,'' katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penurunan harga premium bersubsidi diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 38/2008.
Untuk 2009, kata Purnomo, pemerintah akan memakai dua asumsi dalam menentukan harga BBM bersubsidi. Yakni, harga keekonomian dan besaran subsidi. ''Ini memungkinkan harga BBM berfluktuasi mengikuti perkembangan harga minyak mentah,'' ujarnya.
Terkait harga keekonomian, pemerintah akan melihat satu bulan sebelumnya sebagai acuan. Sedangkan asumsi pagu subsidi dengan menetapkan pada angka tertentu. Artinya, harga BBM bersubsidi akan naik kalau sudah melewati pagu subsidi yang ditetapkan, dan sebaliknya turun kalau masih ada sisa.
Purnomo menambahkan, saat ini pihaknya juga menyusun aturan formula BBM bersubsidi yang rencananya dirilis dalam bentuk Keputusan Menteri ESDM. Dalam aturan itu, akan disebutkan harga premium maksimal Rp 6.000 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
Melalui pembatasan tersebut, berapa pun tingginya harga minyak mentah Indonesia, harga premium dan solar tidak akan lebih tinggi dari Rp 6.000 dan Rp 5.500 per liter. Sedangkan realisasi subsidi BBM pada 2008 sampai Oktober sudah Rp 130 triliun atau melampaui pagu APBN Perubahan 2008 sebesar Rp 126 triliun. Dengan diturunkannya harga premium, anggaran subsidi BBM bertambah Rp 3 triliun.
Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM memang bukan yang pertama dalam sejarah. Langkah serupa pernah dilakukan pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Saat itu, pada 21 Januari 2003 Megawati menurunkan harga beberapa jenis BBM nonpremium yang telah dinaikkan pada 2 Januari 2003. BBM yang turun harga waktu itu adalah solar, dari Rp 1.890 menjadi Rp 1.650 per liter, dan minyak diesel, dari Rp 1.860 menjadi Rp 1.650 per liter.
Terhambat Kurs
Secara terpisah, Ketua Umum Organda Murphy Hutagalung mengatakan, anggota Organda secara nasional sepakat tidak menurunkan tarif pada 1 Desember nanti. Sebab, penurunan harga premium sebenarnya ditujukan untuk semua pihak, termasuk pengguna mobil pribadi. Sedangkan moda angkutan umum kebanyakan justru menggunakan solar dan sebagian gas. Hanya sedikit yang menggunakan bensin. "Kalau diturunkan Rp 500, apalah artinya," tegasnya.
Dirjen Perhubungan Darat Dephub Suroyo Alimoeso mengatakan, Dephub sudah melakukan pembahasan dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat) terkait penyesuaian tarif angkutan umum pada 1 Desember. Namun, disimpulkan penurunan harga premium Rp 500 per liter hanya memengaruhi 3,4 persen komponen tarif. "Dampak berbeda mungkin terjadi kalau yang diturunkan harga solar," ujarnya.
Karena itu, Organda bersikeras tidak menurunkan tarif angkutan umum meski harga premium turun. Itu juga dipertimbangkan atas dasar kondisi akhir-akhir ini. Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp 12.000 per dolar AS menyebabkan harga suku cadang meningkat 100 persen.
Ke depan, lanjut dia, ada rencana memisahkan perhitungan tarif angkutan umum. Yaitu, struktur biaya yang dipengaruhi harga BBM dan dipengaruhi harga suku cadang atau beban-beban lain. "Memang, ada keinginan seperti itu. Struktur biaya dipisah untuk memudahkan perhitungan," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, kedua belah pihak melihat penurunan harga BBM tidak bisa langsung menjadi acuan menurunkan tarif. Apalagi, penurunannya kecil. "Organda memberikan penjelasan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada kenaikan struktur biaya, besarannya lebih tinggi dibandingkan penurunan BBM," lanjutnya.
Menhub mengakui, hasil diskusi dengan Organda memang menyebutkan adanya penurunan struktur biaya angkutan umum jika harga premium turun Rp 500 per liter. Namun, karena melemahnya nilai tukar rupiah, dampak penurunan harga premium tidak signifikan. "Harga suku cadang sangat terpengaruh fluktuasi mata uang rupiah," jelasnya. (owi/wir/oki)
Langganan:
Postingan (Atom)
